BAI’AH KHILAFAH

Islam yang dikenalkan Rasulullah sejak pertama kali ditengah-tengah masyarakat Arab merupakan sebuah dialektika antara wahyu Allah dan realitas yang menyertainya dalam koridor sosio-kultural Arab, sehingga Islam memainkan perannya secara dinamis sebagai Agent of Changes bagi tingkat pertumbuhan dan kemajuan peradaban Arab.[1] Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dipandang dari sudut sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial, tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat universal dan menzaman, tetapi juga mengejawantah dalam institusi-institusi sosial, yang dipengaruhi oleh situasi dinamika ruang dan waktu.[2]

Salah satu diskursus kesejarahan yang paling menarik adalah mengenai relasi agama, kekuasaan dan kedaulatan dalam perspektif Islam. Hal ini terkait dengan dua persoalan yang definisi dan pemahamannya masih kabur. Pertama, karakter dan bentuk Islam sebagai sistem keagamaan dan pranata sosial. Kedua, karakter dan bentuk Islam sebagai institusi kekuasaan, institusi negara dan juga institusi pemerintahan. Kekaburan tersebut bersifat terminologis, di mana tidak ada terminologi baku untuk menjelaskan persoalan-persoalan tersebut yang dapat diterima tanpa menimbulkan diskusi dan interpretasi.[3]

Paling tidak ada tiga fese corak pemikiran politik umat Islam. Pertama, pasca Rasulullah dan masa Khulafa al-Rasyidi>n. Pada masa ini, bangunan politik Islam belum memiliki corak dan pola yang baku, mulai dari pengangkatan khalifah, hingga mengakhiri jabatanya sebagai kepala negara. Kedua, masa klasik dan pertengahan, mulai ada diskursus yang bersifat teologis filosofis. Pemikiran tokoh-tokoh pada masa ini, seperti Ibn Arabi, al-Mawardi, al-Gazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan lainnya, pada umumnya berangkat pada realitas penerimaan sistem kekuasaan. Selanjutnya, ketiga, memasuki abad 19 dan 20, pemikiran politik para cendekiawan muslim mengalami pergeseran paradigma yang berbeda dari sebelumnya,[4] dari teologis-filosofis ke filosofis-empiris.[5] pada masa ini, sebagian para pemikir muslim mulai mengenal paham dan konsep politik baru dari dunia Barat, seperti Nasionalisme, liberalisme-kapitalisme, sosialisme, demokrasi dan sebagainya.[6]

Perkenalan para cendekiawan muslim terhadap Barat, membawa implikasi bagi kelahiran berbagai perspektif dan aliran pemikiran politik Islam. Menurut Munawir Syadzali, ada tiga paradigma dalam pemikiran politik Islam. Pertama: paradigma yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk negara (politik); kedua: paradigma yang menyatakan bahwa al-Qur’an tidak pernah mengatur masalah politik atau ketatanegaraan; dan ketiga: paradigma yang mengambil jalan tengah bahwa dalam al-Qur’an tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.[7] Perbedaan paradigma tersebut, terkait dengan bagaimana dan sejauhmana orang memahami sumber utama Islam, al-Qur’an dan sunnah Rasul. Meskipun berasal dari sumber yang sama, tetapi antara satu golongan dengan golongan lainnya berbeda dalam pemahaman. Sebagian memahami pesan-pesan yang terdapat dalam kedua sumber tersebut secara tekstual, sedangkan yang lainnya memahaminya secara kontekstual.

Paradigma yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur segala aspek kehidupan manusia menarik untuk dicermati, termasuk kehidupan bernegara (politik), karena paradigma ini banyak digunakan oleh kelompok-kelompok Islam fundamentalis[8]. Menurut pendapat kelompok fundamentalis, Islam adalah satu-satunya tatanan dan undang-undang hidup yang benar, yang selalu mengungguli semua tatanan dan undang-undang hidup buatan manusia, di mana saja dan kapan saja.[9]

Sebagai sebuah konsep kebenaran yang sempurna, Islam membawa umat yang mengimaninya dan mengamalkannya secara ka>ffah kepada kejayaan, kemuliaan, ketentraman, kemakmuran dan keselamatan dunia dan akhirat. Kondisi umat Islam sekarang yang tidak mencapai hal tersebut, bukan diakibatkan karena menyusutnya kebenaran yang dibawa agama Islam atau ketidakmampuan Islam memenuhi tuntutan zaman, tetapi kesalahan ini terletak pada umat yang kurang benar pemahamannya tentang agama Islam sehingga membawa kesalahan dalam mengamalkannya.[10]

Adapun cara mengamalkan Islam menurut al-Qur’an dan Sunnah meliputi tiga amalan pokok: pertama, Islam wajib diamalkan secara murni, tidak bercampur dengan ajaran dan hukum-hukum buatan manusia. Kedua, Islam wajib diamalkan secara ka>ffah, menyeluruh tidak terpotong-potong, sebagian syariatnya diamalkan dan sebagian lagi ditinggalkan. Dan ketiga, Islam wajib diamalkan secara ber-daulah/dengan kekuasaan, bukan sendiri-sendiri.

Yang dimakud mengamalkan Islam secara murni adalah mengamalkan Islam sebagai satu-satunya tatanan dan undang-undang hidup yang h}aq dan sempurna. Pengamalan Islam secara murni tersebut mempunyai implikasi kepada cara kedua, yaitu pengamalan Islam secara ka>ffah. Mengamalkan Islam secara murni dan ka>ffah tidak mungkin dapat diwujudkan jika tidak diamalkan dengan cara pemerintahan yang berasaskan al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, pemerintahan Islam (Daulah Isla>miyah/Khilafah) merupakan suatu keharusan[11].

Pemahaman di atas memunculkan gerakan-gerakan Islam yang gencar memperjuangkan Islam sebagai sistem politik, salah satunya adalah H{izb al Tah{ri>r al-Isla>mi. Gerakan ini muncul dari gerakan al-Ikhwa>n al-Muslimi>n di Yerusalem pada 1952 yang dipimpin oleh Taqi al-Di>n al-Nabhani (1905-78).[12] Menurut Hizb ut-Tahrir (selanjutnya disingkat HT),[13] penerapan sistem Islam secara menyeluruh adalah manifestasi keimanan, konskwensi logis dari kewajiban untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh (ka>ffah) dan realisasi dari kewajiban untuk bai’ah (memilih pemimpin/khalifah). Salah satu dasar fundamental yang dijadikan landasan keharusan tegaknya pemerintahan Islam adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةً لَهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya:

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan barangsiapa yang mati, sedangkan dipundaknya tidak terdapat bai’ah (kepada khalifah), maka ia mati seperti kematian Jahiliyyah. (HR. muslim).

Hadis tersebut, dan juga hadis yang senada, menurut HT, dengan tegas menerangkan wajibnya diadakan kekuasaan Islam, karena tanpa kekuasaan, pengamalan Islam tidak akan terwujud secara baik dan ka>ffah [14].

Di sinilah, menurut penulis, letak pentingnya penelitian ini. Secara normatif, hadis merupakan sumber agama Islam yang kedua setelah al-Qur’an, mempunyai kedudukan yang penting dalam memahami Islam.[15] Dalam hal ini, pemahaman di atas berangkat dari kerangka normativitas hadis atau berangkat dari konsep doktrinal-teologis, yaitu suatu bentuk pemahaman yang berangkat dari teks-teks keagamaan saja, di mana pemahaman semacam ini hanya akan mengalami perdebatan-perdebatan panjang yang tak berkesudahan.

Oleh karenanya, penelitian ini perlu dilengkapi dengan menilik ulang aspek historisitas kemunculan sebuah hadis. Aspek kedua ini akan melihat interpretasi dan pemahaman orang-perorang atau kelompok-perkelompok terhadap suatu ajaran yang ditelaah lewat pembacaan sejarah sosial, politik, dan polemik yang mengitarinya dari lahir hingga dibakukannya konsep ini dalam kancah pemikiran HT.[16] Karena pemahaman yang tepat, proporsional dan representatif sangat diperlukan untuk menghindari adanya pemaksaan gagasan. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam atas pemahaman terhadap sumber ajaran Islam tersebut, karena tidak semua hadis dapat dimaknai secara tekstual. Sebuah hadis kadang lebih tepat dipahami secara kontekstual.

Permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia. Ini terutama terjadi dalam dasawarsa 1970-an setelah diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stokholm pada tanggal 5 Juni 1972. Konferensi ini kemudian dikenal dengan Konferensi Stokholm, dan pada hari dan tanggal itulah kemudian ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup se-dunia.

Di Indonesia, perhatian tentang lingkungan hidup telah muncul di media massa sejak tahun 1960-an. Suatu tonggak sejarah tentang lingkungan hidup di Indonesia ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. Seminar itu merupakan seminar pertama tentang lingkungan hidup yang diadakan di Indonesia.[1] Selain itu, pada awal Juli 1973, Dr. Sumarlin dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Dunia menyatakan adanya tiga prioritas dalam menanggulangi problematika lingkungan di negeri ini, antara lain: di lautan (pertambangan minyak di lepas pantai) dan di perkotaan (unrbanisasi liar dan indutrialisasi yang pincang).[2]

Diakui atau tidak, bahwa munculnya kerusakan alam adalah akibat dari ulah manusia. Ini terbukti dengan pesatnya pembangunan dewasa ini, selain memberikan dampak yang menggembirakan karena banyaknya manfaat yang telah dirasakan manusia untuk kemudahan dalam menjalani kehidupanya, juga memberikan dampak negatif berupa sumber daya alam dan lingkungan yang banyak mengalami degradasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, daya dukung lingkungan bumi tidak akan sanggup lagi menanggung bebannya. Akibatnya adalah kehancuran semua spesies yang ada di dunia, termasuk manusia.[3]

Pada hakikatnya, kerusakan alam dimunculkan akibat perubahan paradigma epistemologi barat yang terlalu mengandalkan temuan-temuan sains modern. Ini artinya percobaan mesin-mesin hasil temuannya mengakibatkan kerusakan alam secara global. Kenyataan yang sedemikian menghebohkan ini mengundang para pemikir Barat sendiri untuk mengkritisi corak pemikiran epistemologi sains Barat. Salah satunya adalah Gregory Bateson, yang pemikirannnya berciri-khaskan keprihatinan. Bateson menyatakan bahwa kesalahan epistemologi Barat melahirkan ancaman bencana, mulai dari obat pembasmi serangga sampai polusi, jatuhan radio aktif dan kemungkinan melelehnya es antartika sampai pada taraf desakan yang sangat kuat untuk menyelamatkan kehidupan individual yang berakibat terciptanya kemungkinan bahaya kelaparan dunia di masa mendatang. Lebih jauh Bateson mengungkapkan, alangkah beruntungnya bila kita masih bisa melampaui dua puluh tahun ke depan tanpa adanya bencana yang lebih serius daripada kehancuran suatu bangsa atau sekelompok bangsa semata. Ini semua akibat dari kesalahan-kesalahan dalam kebiasaan-kebiasaan pemikiran kita pada tingkat yang sangat mendalam tanpa sepenuhnya kita sadari”.[4] Dengan demikian, gejala perusakan semacam ini bisa dikategorikan sebagai overeksploitasi alam.

Akibat-akibat dari overeksploitasi manusia terhadap alam, lingkungan dan sumber daya-sumber daya lainnya adalah munculnya—apa yang sering disebut sebagai—pollutin, yaitu suatu pencemaran atau polusi yang membahayakan yang disebarkan ke dalam lingkungan karena aktivitas manusia. Sementara overeksploitasi pada awalnya ditujukan untuk memeras sumberdaya alam sebanyak-banyaknya guna memperpanjang hidup manusia. Akan tetapi overeksploitasi ini juga mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis, dalam arti menyederhanakan ekosistem; berupa aktivitas manusia yang bersenjatakan teknologi baik jenis yang tradisional maupun yang modern, menyederhanakan biome dan habitat, sehingga kekomplekan yang stabil menjadi goyah, yang mengakibatkan simfoni alam menjadi kakofoni.[5]

Di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia yang semakin berkembang, dunia telah kehilangan kurang lebih 116 mil persegi hutan hujan, 72 mil di antaranya jadi gurun, kehilangan 40-100 spesies makhluk hidup, bertambahnya clorofluro carbon (CFC) sebanyak lebih kurang 2.700 ton, carbon di atmosfir sebanyak 15 juta ton.[6] Data ini telah membuktikan bahwa manusia saat ini telah melakukan banyak sekali kerusakan terhadap bumi.

Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti di laut, hutan, atmosfir, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.[7] Mengenai hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum [30]: 41.

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum [30]: 41)

Oleh karena itulah, untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari segenap elemen masyarakat. Karena ekologi sangat berharap pada kesadaran manusia sebagai the highest animal yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, di antara organisme-organisme yang ada, hanya homo sapienslah yang memiliki kesadaran berevolusi dan mampu mengarahkan dengan cara memanfaatkan segenap sifat intelektual, sosial dan spiritual.[8]

Berbagai kerusakan lingkungan sebenarnya tidak pernah lepas dari bagaimana sikap manusia dalam memanfaatkan alam. Cara pandang antroposentris telah membawa manusia pada titik puncak kekuasaannya terhadap alam. Sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap lingkungan, telah menyebabkan manusia sebagai dalang utama dalam kerusakan lingkungan.

Terlepas dari berbagai kerusakan alam yang terjadi, memang sudah ada hukum dan undang-undang mengenai lingkungan hidup. Tetapi perundang-undangan dan hukum-hukum tersebut belum begitu maksimal dalam aplikasi di lapangan. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji ulang aspek hukum positif yang melindungi kelestarian lingkungan. Karena peran hukum sangat penting dalam mengatasi persoalan lingkungan. Terlebih manusia sebagai makhluk sosial mempunyai dua keterikatan hukum, yaitu sebagai warna Negara dan sebagai pemeluk suatu agama.

Dalam Islam, alam dan manusia merupakan dua entitas yang berbeda tetapi hakikatnya adalah sama, atau dengan lain kata—meminjam istilah sufi—“satu jiwa yang terperangkap dalam dua tubuh”. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, ini artinya bahwa alam semesta merupakan makhluk yang dikarunia kehidupan, bahkan kecerdasan, sehingga ia mampu mencinta dan dicintai, lebih-lebih alam juga mencintai Tuhannya. Dimana Tuhan, adalah pesona yang penuh keindahan dan cinta. Dan motif Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini adalah cinta. Alam, lingkungan dicipta oleh Tuhan atas dorongan cinta, dan karena itu, cinta Tuhan meresap ke dalam seluruh bagian alam, bahkan seluruh partikel-partikelnya. Lantas, bagaimana manusia tidak mencintai alam dan lingkungan, sementara Tuhan sebagai sang Pencipta saja selalu memanjakan dan mencintai alam.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah membuat aturan tentang lingkungan. Pemerintah membuat departemen khusus yang mengurusi masalah ini. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan ini sebagai upaya untuk merawat dan menjaga alam agar tidak rusak oleh tangan-tangan kotor manusia yang tidak bertanggung jawab.

Sampai sejauh ini, upaya kesadaran manusia secara individu akan pentingnya pelestarian dan etika linkungan hanya berimplikasi sedikit. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat. Dengan mengacu pada perspektif Carter (1996) yang bahwa pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat merupakan suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak di tangan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, aspirasi, tujuan, membuat perencanaan dan keputusan demi kesejahteraan mereka. Jadi, dalam model pengelolaan berbasis masyarakat ini memberikan ruang yang luas untuk partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Secara antropologis, masyarakat bukanlah entitas yang independen. Terdapat seperangkat nilai, moral dan pranata yang memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Pengetahuan dan keyakinan dalam masyarakat merupakan seperangkat konsep, nilai, sistem kategori, metode dan teori-teori yang digunakan secara selektif dalam berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian etika lingkungan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh cara pandang, budaya dan keyakinan nilai yang melingkupi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, usaha ini haruslah menjadi kesadaran kolektif masyarakat baik sebagai warga Negara serta pemeluk agama, sehingga akan terasa pengaruh yang signifikan. Artinya, sebagai warga Negara harus menyikapi hukum secara positif dan mematuhinya, dan sebagai pemeluk suatu agama (baca: Islam) harus memiliki nurani untuk membaca ulang firman Tuhan yang mengajarkan manusia untuk bersikap ‘arif terhadap lingkungan dan mematuhi ajaran normatif dalam agama itu sendiri.

Dengan demikian, Islam sebagai seperangkat nilai memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat di Indonesia. Hal ini didukung oleh realitas bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agamis sebagaimana ditunjukkan oleh beragam data statistik tentang jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia. Dengan demikian peluang untuk rehabilitasi lingkungan hidup melalui pintu kesadaran keberagamaan menjadi lebih terbuka, tergantung bagaimana agama atau institusi keagamaan merumuskan etika lingkungan yang mengarah pada konstruksi alam yang serba damai, tentram tanpa kerusakan.

Selanjutnya, berdasarkan beberapa contoh ataupun cara-cara pelestarian lingkungan sebagaimana tersebut di atas, perlu kiranya untuk meninjau ulang pola dan bentuk hukum Islam dan hukum positif—dalam hal ini yang menjadi acuan adalah UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup—menyikapi hal-hal mengenai pelestarian lingkungan, serta perspektif keduanya mengenai kerusakan lingkungan dan cara penanggulangannya. Terlepas dari dialektika dalam agama, bahwa hal ini juga merupakan proses menilik ulang tentang jargon mengenai baik dan buruknya sebuah Negara bisa dilihat dari ada dan tidaknya atau berjalan dan dijalankannya hukum tentang lingkungan hidup, serta bagaimana menjalankan hukum-hukum tersebut.[g]